DPRD Sulsel Minta Pemprov Lebih Selektif dalam Alokasi Anggaran
updatemakassar.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, terutama menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Kritik ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, dalam rapat kerja bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Selasa (4/2/2025).
Salah satu yang disoroti adalah alokasi anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk pembangunan drainase di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar. Kadir menilai, anggaran tersebut tidak tepat sasaran karena masih banyak daerah lain yang lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur.
“CPI tidak terlalu mendesak, sementara banyak wilayah lain yang membutuhkan perbaikan infrastruktur yang lebih urgen,” tegas Kadir Halid, yang juga Ketua Harian Golkar Sulsel.
Ia menegaskan, pemotongan dana dari pusat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan skala prioritas pembangunan. “Anggaran harus dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Jangan sampai CPI diutamakan, sementara daerah lain masih tertinggal,” tambahnya.
Senada dengan Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman, juga meminta Pemprov Sulsel memfokuskan anggaran pada perbaikan infrastruktur fisik di daerah-daerah yang lebih membutuhkan. “Saya sering jalan-jalan di CPI, drainasenya masih dalam kondisi cukup baik. Sementara di daerah lain, banyak jalan rusak dan drainase yang benar-benar membutuhkan perhatian,” ujar Abdul Rahman.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Pembangunan Preservasi Jalan di Dinas BMBK Sulsel, Irawan Dermayasamin, menjelaskan bahwa anggaran drainase CPI sebesar Rp4,5 miliar sebenarnya sudah diajukan sejak tahun sebelumnya, namun sempat terhenti. “CPI memang sudah dianggarkan sebelumnya, tapi sempat terhenti pada 2023. Karena itu, kami kembali mengusulkannya tahun ini,” jelas Irawan.
Irawan menambahkan, penganggaran untuk drainase CPI tersebut sudah pernah diajukan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) tahun sebelumnya, namun sempat tertunda. “Inilah yang kami anggarkan kembali,” tambahnya.
Sorotan ini muncul seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah, yang berpotensi berdampak pada berbagai program pembangunan di Sulsel. DPRD Sulsel berharap Pemprov Sulsel dapat lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
